Perlukah Pilkada Palobo Dianulir Alasannya Yakni Kerusuhan ?
Perlukah Pilkada Palobo Dianulir Karena Kerusuhan ? Sudah Sering sekali Indonesia mengalami Banyak Peristiwa rusuh Di masyarakat. Bahkan Saat Penghitungan bunyi hasil pemilihan Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, berubah jadi rusuh. Sejumlah akomodasi pemerintah di kota itu dibakar massa, Minggu kemarin. Aksi brutal tersebut berlangsung usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo memutuskan pasangan Judas Amir - Ahmad Syarifuddin (JA) sebagai pemenang pemilukada putaran kedua tersebut.
Polisi telah menangkap satu tersangka pelaku pembakaran kantor pemerintah. Melalui dia, pegawapemerintah akan mendalami kerusuhan ini lebih lanjut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Kombes Polisi Endi Sutendi mengungkapkan, tersangka itu berinisial M alias I, warga Mallangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
“M alias I ketahuan membawa botol minuman air mineral berisi bensin,” kata Endi Sutendi, Senin, 1 April 2013.
Polisi menangkap lelaki berusia 32 tahun itu di sekitar kantor Wali Kota Palopo. Selain dia, pegawapemerintah menyelidiki sejumlah saksi lainnya. “Ini ialah upaya penegakan aturan terhadap para pelaku yang anarki,” kata mantan Wakil Kapolrestabes Makassar ini.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan kondisi Kota Palopo ketika ini sudah aman dan ketat diamankan Polisi Republik Indonesia dan TNI. “Satu tersangka sudah tertangkap. Kami harapkan masyarakat untuk tenang. Kalau memang ada hal-hal yang menjadi permasalahan, silakan diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau terkait problem pilkada, tentunya melalui Mahkamah Konstitusi,” kata Timur di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Timur menyampaikan kerusuhan Palopo berlangsung sangat cepat lantaran warga tak sanggup menahan diri. Namun apapun alasan di balik kerusuhan itu, kepolisian akan menegakkan aturan sesuai ketentuan. “Kapolda sudah ada di lokasi, back up Tentara Nasional Indonesia diperkuat, kami tunggu hasil penyelidikan berikutnya,” kata dia.
Satu hari sesudah kerusuhan, Senin, sejumlah jalan utama yang sempat diblokir massa, dibuka dan kembali sudah dilewati warga. Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sekarang telah mengambil-alih pengamanan Palopo. Polisi juga telah menambah pegawapemerintah keamanan dua kali lipat menjadi 1.100 personel. Pengamanan terdiri dari lima Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Brimob Polda Sulsel yang di-back up oleh dua SSK Tentara Nasional Indonesia dan satuan lain.
Seluruh personel pasukan siap siaga di 43 titik pusat keramaian ibarat pasar, tempat ibadah, posko pemenangan Judas dan Haidir Basir, serta kantor-kantor pemerintahan.
Awal rusuh
Dijelaskan Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol. Endi Sutendi, penghitungan bunyi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita, Minggu 31 Maret 2013, berlangsung normal. Berdasarkan rekapitulasi KPU Palopo, pasangan Judas Amir dan Ahmad Syarifuddin ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo. Pasangan JA memperoleh 37.469 suara, sedangkan pasangan Haidar Basir - Tamrin (HATI) 36.731 suara, atau hanya berselisih 738 suara. Jumlah partisipasi pemilih mencapai 69,11 persen.
Namun, usai pemenang diumumkan sekitar pukul 13.00 Wita, tiba-tiba massa yang diduga merupakan pendukung pasangan nomor urut 5, HATI, tiba-tiba mengamuk di kantor KPU. "Massa HATI tiba-tiba melaksanakan pelemparan watu dan bom molotov," kata Endi, Minggu.
Meski sanggup dipukul mundur oleh sekitar 600 personel polisi yang bersiaga, polisi balasannya kewalahan juga. Sebab, pada ketika pasukan pengamanan berkonsentrasi mengamankan para perusuh di sekitar kantor KPU, tiba-tiba api menjilat sejumlah bangunan pemerintah. Yang terbakar itu antara lain kantor Golkar Palopo, Walikota Palopo, Harian Palopo Pos, Panwas Palopo, serta Camat Wara Timur.
Menurut dugaan sementara, amuk massa ini dipicu beredarnya kecurigaan adanya penggelembungan bunyi yang menguntungkan pasangan JA.
UU Pilkada ditinjau
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta masyarakat mengambil pesan tersirat dari kerusuhan ini. Dia mengatakan, terbukti bahwa pemilihan kepala tempat secara eksklusif berdampak jelek di beberapa daerah. Oleh alasannya ialah itu, penilaian atas pilkada eksklusif akan segera dilaksanakan.
“Kebetulan undang-undangnya sedang kami bahas dengan DPR. Kemungkinan akan ada perubahan dalam UU Pilkada,” kata Mendagri di kantor Presiden, Jakarta, Senin. “Pemilihan kepala tempat di provinsi bersifat langsung, sementara pemilihan kepala tempat di kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD. Ini konsep gres yang sedang dibahas."
Menurut Gamawan, pilkada eksklusif sanggup dilakukan apabila masyarakat sudah bisa berpolitik secara dewasa. Namun sayangnya, pemilihan eksklusif malah menjadi bumerang di sejumlah daerah. Banyak amuk massa terjadi lantaran massa pendukung tak bisa mendapatkan kekalahan pendekar mereka.
“Kejadian ini harus diambil hikmahnya dari segi pendidikan politik. Ada tanggung jawab partai politik terhadap kader-kadernya. Tim sukses juga punya tanggung jawab. KPU dan pemerintah tempat harus mencegah kerusuhan ibarat ini semoga demokrasi mekar,” kata Gamawan.
Mendagri mengatakan, menurut data kementeriannya, semenjak tahun 2005 sudah lebih dari 50 orang yang tewas lantaran kerusuhan pilkada. “Kalau di semua tempat terjadi konflik terkait pilkada langsung, artinya kita tidak juga berakal balig cukup akal dalam berdemokrasi, dan pilihannya kembali ke sistem pilkada lewat perwakilan,” kata dia.
Polisi telah menangkap satu tersangka pelaku pembakaran kantor pemerintah. Melalui dia, pegawapemerintah akan mendalami kerusuhan ini lebih lanjut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Kombes Polisi Endi Sutendi mengungkapkan, tersangka itu berinisial M alias I, warga Mallangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
“M alias I ketahuan membawa botol minuman air mineral berisi bensin,” kata Endi Sutendi, Senin, 1 April 2013.
Polisi menangkap lelaki berusia 32 tahun itu di sekitar kantor Wali Kota Palopo. Selain dia, pegawapemerintah menyelidiki sejumlah saksi lainnya. “Ini ialah upaya penegakan aturan terhadap para pelaku yang anarki,” kata mantan Wakil Kapolrestabes Makassar ini.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan kondisi Kota Palopo ketika ini sudah aman dan ketat diamankan Polisi Republik Indonesia dan TNI. “Satu tersangka sudah tertangkap. Kami harapkan masyarakat untuk tenang. Kalau memang ada hal-hal yang menjadi permasalahan, silakan diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau terkait problem pilkada, tentunya melalui Mahkamah Konstitusi,” kata Timur di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Timur menyampaikan kerusuhan Palopo berlangsung sangat cepat lantaran warga tak sanggup menahan diri. Namun apapun alasan di balik kerusuhan itu, kepolisian akan menegakkan aturan sesuai ketentuan. “Kapolda sudah ada di lokasi, back up Tentara Nasional Indonesia diperkuat, kami tunggu hasil penyelidikan berikutnya,” kata dia.
Satu hari sesudah kerusuhan, Senin, sejumlah jalan utama yang sempat diblokir massa, dibuka dan kembali sudah dilewati warga. Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sekarang telah mengambil-alih pengamanan Palopo. Polisi juga telah menambah pegawapemerintah keamanan dua kali lipat menjadi 1.100 personel. Pengamanan terdiri dari lima Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Brimob Polda Sulsel yang di-back up oleh dua SSK Tentara Nasional Indonesia dan satuan lain.
Seluruh personel pasukan siap siaga di 43 titik pusat keramaian ibarat pasar, tempat ibadah, posko pemenangan Judas dan Haidir Basir, serta kantor-kantor pemerintahan.
Awal rusuh
Dijelaskan Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol. Endi Sutendi, penghitungan bunyi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita, Minggu 31 Maret 2013, berlangsung normal. Berdasarkan rekapitulasi KPU Palopo, pasangan Judas Amir dan Ahmad Syarifuddin ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo. Pasangan JA memperoleh 37.469 suara, sedangkan pasangan Haidar Basir - Tamrin (HATI) 36.731 suara, atau hanya berselisih 738 suara. Jumlah partisipasi pemilih mencapai 69,11 persen.
Namun, usai pemenang diumumkan sekitar pukul 13.00 Wita, tiba-tiba massa yang diduga merupakan pendukung pasangan nomor urut 5, HATI, tiba-tiba mengamuk di kantor KPU. "Massa HATI tiba-tiba melaksanakan pelemparan watu dan bom molotov," kata Endi, Minggu.
Meski sanggup dipukul mundur oleh sekitar 600 personel polisi yang bersiaga, polisi balasannya kewalahan juga. Sebab, pada ketika pasukan pengamanan berkonsentrasi mengamankan para perusuh di sekitar kantor KPU, tiba-tiba api menjilat sejumlah bangunan pemerintah. Yang terbakar itu antara lain kantor Golkar Palopo, Walikota Palopo, Harian Palopo Pos, Panwas Palopo, serta Camat Wara Timur.
Menurut dugaan sementara, amuk massa ini dipicu beredarnya kecurigaan adanya penggelembungan bunyi yang menguntungkan pasangan JA.
UU Pilkada ditinjau
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta masyarakat mengambil pesan tersirat dari kerusuhan ini. Dia mengatakan, terbukti bahwa pemilihan kepala tempat secara eksklusif berdampak jelek di beberapa daerah. Oleh alasannya ialah itu, penilaian atas pilkada eksklusif akan segera dilaksanakan.
“Kebetulan undang-undangnya sedang kami bahas dengan DPR. Kemungkinan akan ada perubahan dalam UU Pilkada,” kata Mendagri di kantor Presiden, Jakarta, Senin. “Pemilihan kepala tempat di provinsi bersifat langsung, sementara pemilihan kepala tempat di kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD. Ini konsep gres yang sedang dibahas."
Menurut Gamawan, pilkada eksklusif sanggup dilakukan apabila masyarakat sudah bisa berpolitik secara dewasa. Namun sayangnya, pemilihan eksklusif malah menjadi bumerang di sejumlah daerah. Banyak amuk massa terjadi lantaran massa pendukung tak bisa mendapatkan kekalahan pendekar mereka.
“Kejadian ini harus diambil hikmahnya dari segi pendidikan politik. Ada tanggung jawab partai politik terhadap kader-kadernya. Tim sukses juga punya tanggung jawab. KPU dan pemerintah tempat harus mencegah kerusuhan ibarat ini semoga demokrasi mekar,” kata Gamawan.
Mendagri mengatakan, menurut data kementeriannya, semenjak tahun 2005 sudah lebih dari 50 orang yang tewas lantaran kerusuhan pilkada. “Kalau di semua tempat terjadi konflik terkait pilkada langsung, artinya kita tidak juga berakal balig cukup akal dalam berdemokrasi, dan pilihannya kembali ke sistem pilkada lewat perwakilan,” kata dia.
Bagaimana Menurut Anda wacana Masalah Ini ?
Komentar
Posting Komentar